WB – Medan|Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (29/1/2026). Kehadiran Vandiko didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samosir, Rajoki Simarmata.
Forum tersebut dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Dalam sambutannya, Bobby menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap capaian indikator pembangunan di wilayah masing-masing. Menurutnya, tahun 2027 menjadi momentum evaluasi kinerja kepala daerah yang dilantik pada Februari tahun sebelumnya, khususnya bagi daerah yang sebagian wilayahnya terdampak banjir dan longsor.
Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota mencermati dampak bencana terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk implikasi pencabutan izin sejumlah perusahaan besar. Ia meminta indikator strategis seperti penyerapan tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta parameter pembangunan lainnya menjadi fokus dalam penyusunan program tahun mendatang.
Selain itu, Bobby Nasution mendorong pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak jadi disesuaikan pada 2026 agar benar-benar diarahkan untuk memperkuat pembangunan di daerah.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah menegaskan konsultasi publik tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin. Ia berharap perencanaan pembangunan 2027 mampu menghadirkan lompatan capaian yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, seluruh peserta diajak menyampaikan masukan konstruktif berbasis data serta berpihak pada kepentingan publik.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memberikan apresiasi kepada mitra pembangunan. Gubernur Bobby Nasution sekaligus meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam, yakni Restorative Justice.
Menanggapi kegiatan itu, Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang dibuka Pemprov Sumut melalui forum RKPD. Ia menilai konsultasi publik memberi peluang bagi kabupaten/kota memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan, penataan kawasan perdesaan berbasis tematik, hingga fasilitasi sarana dan prasarana puskesmas rawat inap.
Vandiko menambahkan, akses pembiayaan tersebut dapat diperoleh sepanjang pemerintah daerah menyiapkan dokumen perencanaan secara matang. Ia menyebut langkah Gubernur Sumut sebagai wujud nyata kebijakan kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, unsur Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Penjabat Sekda Sumut Sulaiman Harahap, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, serta jajaran OPD terkait.(VLS)
