WB – Humbahas | Hasil final Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025 yang dirilis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh skor 67,14.
Meski secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan skor ITKP 2024 sebesar 58,24, terdapat sejumlah indikator pemanfaatan sistem pengadaan yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah pemanfaatan e-Katalog yang hanya mencapai persentase 16,35 persen dengan skor 0,00 dari skor maksimal 4.
Berdasarkan infografis hasil final ITKP 2025, indikator pemanfaatan sistem pengadaan memperlihatkan capaian yang beragam. Indikator SiRUP mencatat persentase 93,72 persen dengan skor 9,37 dari maksimal 10. Sementara itu, indikator non-eTendering/non-ePurchasing mencapai 87,57 persen dengan skor 4,38 dari maksimal 5.
Pada indikator eTendering, persentasenya mencapai 96,53 persen dengan skor 4,83 dari maksimal 5. Adapun Toko Daring tercatat 0,00 persen dengan skor 0,00, sedangkan eKontrak mencapai 82,11 persen dengan skor 4,11 dari maksimal 5.
Dari keseluruhan indikator pemanfaatan sistem pengadaan tersebut, skor total yang diperoleh Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 22,69 dari maksimal 30 atau berbobot 30 persen dalam penilaian ITKP.
Sementara itu, indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ mencatat skor 8,89, sedangkan indikator Tingkat Kematangan UKPBJ memperoleh skor 35,56. Kedua indikator tersebut masing-masing memiliki bobot 30 persen dan 40 persen.
Robinhot: Pembayaran Masih di Luar Sistem
Menanggapi rendahnya capaian indikator e-Katalog tersebut, Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Humbang Hasundutan, Robinhot Lumbantoruan, memberikan penjelasan melalui konfirmasi tertulis.
Ketika ditanyakan mengapa persentase pemanfaatan e-Katalog hanya mencapai 16,35 persen dan memperoleh skor 0,00, Robinhot menjawab, “Itu karena pembayaran kita masih di luar sistem, Pak.”
Penjelasan tersebut kemudian diperjelas ketika ditanyakan apakah transaksi e-Katalog dilakukan setelah pesanan diterima di luar sistem. Robinhot menyampaikan bahwa pembayaran masih dilakukan di luar sistem, sementara proses pengadaan sampai dengan serah terima barang atau pekerjaan telah dilakukan melalui sistem.
Menurut Robinhot, kondisi tersebut berkaitan dengan sistem yang masih dipersiapkan untuk mengintegrasikan sejumlah platform pemerintahan.
“Sistemnya masih dipersiapkan. Integrasi SPID + e-Catalog + sistem akuntansi keuangan daerah + virtual account bank. Sekarang semua lini belum terintegrasi, Pak,” jelas Robinhot dalam percakapan konfirmasi tersebut, Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, penjelasan Kabag UKPBJ mengarah pada persoalan integrasi proses pembayaran dengan sistem e-Katalog dan sistem keuangan daerah. Ia tidak menyebut bahwa seluruh tahapan pengadaan dilakukan di luar sistem. Sebaliknya, Robinhot menegaskan bahwa proses pengadaan sampai serah terima telah berada dalam sistem.
Dibandingkan 2024, Persentase e-Katalog Justru Menurun
Persoalan ini menjadi semakin menarik ketika capaian ITKP 2025 dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya.
Dalam infografis ITKP 2024 yang turut diperlihatkan kepada Robinhot, persentase indikator e-Katalog tercatat sebesar 17,88 persen. Sementara pada 2025, persentasenya menjadi 16,35 persen.
Artinya, terdapat penurunan sebesar 1,53 poin persentase. Dengan demikian, meskipun skor total ITKP Kabupaten Humbang Hasundutan meningkat dari 58,24 pada 2024 menjadi 67,14 pada 2025, capaian pemanfaatan e-Katalog belum menunjukkan peningkatan.
Saat dimintai penjelasan mengenai kondisi tersebut dan apakah persoalan pembayaran di luar sistem juga terjadi pada 2024, Robinhot menjawab, “Saya kurang tahu, Pak. 2024 saya kurang paham indikator penilaiannya.”
Jawaban tersebut menunjukkan bahwa Robinhot belum memberikan penjelasan mengenai penyebab capaian indikator e-Katalog pada tahun 2024. Karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap data transaksi dan mekanisme pembayaran pada kedua tahun penilaian.(Red)
