WB – Humbahas | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan menyatakan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan fisik gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto. Dukungan tersebut ditegaskan Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH melalui jajaran terkait dalam rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Kodim 0210/TU, Senin (6/1/2026).
Rapat yang dipimpin Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon tersebut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Humbahas, Nurliza Pasaribu, menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mengawal pembangunan gerai KDMP di seluruh desa dan kelurahan.
Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi berbasis desa. Bupati menegaskan bahwa percepatan pembangunan gerai menjadi prioritas agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Dalam paparannya, Dandim 0210/TU menyebutkan bahwa progres pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDMP di wilayahnya telah menunjukkan perkembangan signifikan. Bahkan, Kabupaten Humbang Hasundutan dinilai sebagai daerah dengan capaian tercepat dalam realisasi pembangunan tersebut.
“Capaian ini tidak terlepas dari respons cepat pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pembangunan,” ungkap Dandim.
Sementara itu, Nurliza Pasaribu menjelaskan bahwa hingga saat ini terdapat 28 titik pembangunan gerai KDMP yang telah diusulkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 lokasi berada pada tahap pematangan lahan, sedangkan 15 lainnya telah memasuki tahap konstruksi.
Meski demikian, ketersediaan lahan masih menjadi tantangan di sejumlah desa. Oleh karena itu, percepatan penetapan lokasi dinilai penting agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan OPD terkait, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak, serta BPKPD yang menangani aspek aset. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa.(Bernad)
