WB – Samosir | Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi Kepala Bapperida Rajoki Simarmata menghadiri Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yang digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (29/1/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan dihadiri para bupati/wali kota se-Sumatera Utara, unsur Forkopimda, pimpinan OPD provinsi, serta berbagai mitra pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bobby Nasution menekankan pentingnya evaluasi kinerja kepala daerah, terutama terkait pencapaian indikator pembangunan setelah dilantik pada Februari tahun sebelumnya. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperhatikan dampak bencana banjir dan longsor terhadap target pembangunan daerah masing-masing.
“Tahun 2027 menjadi momentum untuk melihat kinerja kepala daerah. Perhatikan betul indikator pembangunan seperti tenaga kerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta dampak bencana terhadap RPJMD daerah,” ujar Bobby.
Gubernur Sumut juga meminta seluruh daerah memaksimalkan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang batal disesuaikan pada 2026 agar mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah berharap forum konsultasi publik tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan tahun 2027 harus menghadirkan lompatan hasil yang nyata. Karena itu masukan yang diberikan harus konstruktif, berbasis data, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” kata Dikky.
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut juga memberikan apresiasi kepada para mitra pembangunan serta meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) keenam di bidang Restorative Justice.
Bupati Samosir Vandiko Gultom menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum konsultasi publik yang dinilainya memberi ruang bagi kabupaten/kota untuk memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Kami sangat mengapresiasi forum ini karena kabupaten/kota mendapatkan ruang dalam pembiayaan pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penataan kawasan perdesaan berbasis tematik, hingga fasilitasi sarana dan prasarana puskesmas rawat inap,” ujar Vandiko.
Menurut Vandiko, dukungan pembiayaan tersebut dapat diperoleh daerah apabila pemerintah kabupaten/kota mampu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara matang dan terukur.
“Langkah Pak Gubernur ini merupakan wujud konkret kebijakan kolaboratif antara Pemprov Sumut dengan pemerintah kabupaten/kota,” tambahnya.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Brando Hutabarat, Penjabat Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, serta Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.(VLS)
