Enam Mobil Mewah Rp3,4 Miliar Dibeli Setda Paluta, LHP BPK Bongkar Persoalan Kendaraan Dinas, Wartawan Malah Diblokir

Temuan pemeriksaan BPK tahun 2025 memunculkan desakan agar Pemkab Paluta membuka secara transparan penggunaan anggaran dan penataan aset kendaraan dinas kepada publik.

Keterangan : Ilustrasi gambar.(Ist)

WB – Paluta | Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKi) mulai menelusuri keberadaan dan status pengelolaan enam unit kendaraan roda empat yang tercatat dalam dokumen pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Enam kendaraan tersebut memiliki nilai pengadaan keseluruhan mencapai Rp3.403.754.250 atau sekitar Rp3,4 miliar.

Penelusuran ini menjadi relevan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 mengungkap sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan aset kendaraan dinas. BPK mencatat sebanyak 55 unit kendaraan dengan nilai perolehan Rp602.671.221 tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, terdapat 12 kendaraan senilai Rp2.564.179.380 yang belum dilengkapi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dalam pemeriksaan yang sama, BPK juga mengungkap dua kendaraan milik pemerintah daerah yang dipinjamkan kepada institusi vertikal tanpa dilengkapi berita acara serah terima (BAST). Kendaraan tersebut masing-masing Toyota Avanza Tahun 2011 yang digunakan Kejaksaan Negeri dan Mitsubishi Triton Tahun 2017 yang digunakan Polres Tapanuli Selatan. BPK turut mencatat empat kendaraan yang dilaporkan hilang, tetapi belum ditindaklanjuti melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian (TGR).

Enam kendaraan senilai Rp3,4 miliar

Adapun enam kendaraan yang menjadi perhatian AWAKi tercatat terdiri atas dua unit Mitsubishi Pajero Sport, satu unit Ford Ranger, satu unit Toyota Hilux, serta dua unit Toyota Kijang Innova Zenix.

Rinciannya, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 Dakar Ultimate 4×4 8AT Tahun 2022 senilai Rp720 juta; Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate-L 4×4 Tahun 2022 senilai Rp710.154.250; Ford Ranger DC XL 2.2L 4×4 MT Tahun 2022 senilai Rp512 juta; Toyota Hilux Double Cabin 2.4 V 4×4 DSL AT Tahun 2022 senilai Rp479,1 juta; Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT Tahun 2022 senilai Rp460,4 juta; serta Toyota Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Tahun 2023 senilai Rp522,1 juta.

Nilai keseluruhan keenam kendaraan tersebut mencapai Rp3,4 miliar. Angka ini merupakan nilai yang tercantum dalam dokumen pengadaan yang menjadi bahan penelusuran AWAKI, bukan nilai kerugian negara yang telah dinyatakan oleh BPK.

Dari pencocokan awal terhadap daftar kendaraan dalam LHP BPK 2025, keenam mobil tersebut tidak tercantum dalam lampiran 55 kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya maupun daftar 12 kendaraan yang tidak dilengkapi BPKB. Empat kendaraan yang belum diselesaikan melalui mekanisme TGR juga merupakan sepeda motor, bukan enam mobil dalam daftar pengadaan tersebut.

Dengan demikian, temuan BPK tidak dapat serta-merta ditafsirkan bahwa enam mobil pengadaan Setda itu hilang atau bermasalah. Namun, kondisi pengelolaan aset kendaraan dinas yang menjadi perhatian BPK memberikan alasan kuat bagi AWAKi untuk meminta klarifikasi dan dokumen pertanggungjawaban atas keenam unit tersebut.

Siapa menguasai dan di mana kendaraan berada?

Ketua AWAKi, Barto  menilai, nilai pengadaan miliaran rupiah harus diikuti dengan pertanggungjawaban administrasi dan keberadaan fisik aset yang dapat diverifikasi. Pemerintah daerah perlu membuka informasi mengenai nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, BPKB, STNK, Kartu Inventaris Barang (KIB) B, berita acara serah terima dari penyedia, serta dokumen penetapan pengguna kendaraan.

Tidak kalah penting, perlu dijelaskan kata Barto, apakah keenam kendaraan masih berada di lingkungan Sekretariat Daerah, telah dialihkan kepada organisasi perangkat daerah lain, digunakan pejabat tertentu, atau sudah mengalami perubahan status penggunaan. Apabila terjadi perpindahan penguasaan, proses tersebut semestinya didukung dokumen administrasi yang sah dan pencatatan aset yang diperbarui.

“Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Pengelola Barang, sedangkan Kepala SKPD bertanggung jawab sebagai Pengguna Barang sesuai kewenangannya. BPKPD memiliki peran penting dalam administrasi dan penatausahaan aset daerah. Karena itu, kejelasan data dan penguasaan fisik kendaraan bukan semata persoalan teknis, melainkan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,”jelasnya di Tokke Coffee, Kamis (19/11/2026).

AWAKi minta klarifikasi dan penelusuran menyeluruh, konfirmasi wa dibalas blokir hp wartawan

Atas dasar itu, AWAKi akan menyampaikan surat resmi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara. Permintaan tersebut meliputi konfirmasi keberadaan fisik keenam kendaraan, identitas kendaraan, dokumen kepemilikan, riwayat pengguna dan penguasaan, serta status pencatatan aset dalam KIB B.

AWAKi juga meminta penjelasan apakah kendaraan-kendaraan tersebut pernah diperiksa secara fisik oleh pengurus barang atau aparat pengawasan internal pemerintah, serta apakah terdapat perpindahan pengguna, mutasi, pemindahtanganan, atau penghapusan aset sejak kendaraan diterima dari penyedia.

Ketua AWAKi menegaskan bahwa penelusuran ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan pers yang dijalankan secara profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pengadaan kendaraan dengan nilai mencapai Rp3,4 miliar harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kami tidak sedang menyimpulkan adanya penyimpangan ataupun menyatakan kendaraan tersebut hilang. Kami meminta pemerintah daerah menunjukkan dokumen dan memastikan keberadaan fisiknya. Jika seluruh administrasi dan asetnya tertib, tentu hal itu harus dapat dibuktikan,” tegasnya.

AWAKi juga mendorong Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan pemeriksaan atau verifikasi fisik terhadap enam kendaraan tersebut, termasuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan dokumen kepemilikan serta pencatatan aset pemerintah daerah.

Surat permintaan klarifikasi itu turut ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara sebagai bentuk penyampaian informasi awal untuk menjadi perhatian aparat penegak hukum. Apabila dalam proses penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, AWAKi mendorong agar dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika dilakukan konfirmasi kembali, Rabu (18/11/2026), kepada Kabag Umum Setdakab Paluta, Mukhtar Leo Harahap justru malah memblokir nomor wa wartawan.

Ketua AWAKi sangat menyesalkan sikap tak terpuci Kepala Bagian Umum Setdakab Paluta itu, karena sebagai penyelanggara negara harus menyampaikan ketebukaan informasi. “Saya rasa Kabag Umum Setdakab Paluta itu orang yang tak layak di posisi penyelanggara negara,”tutupnya.

Bagi AWAKi, persoalan ini bukan sekadar menelusuri enam mobil bernilai miliaran rupiah. Lebih dari itu, publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran daerah benar-benar menghasilkan aset yang tercatat, terpelihara, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset dibeli dengan uang rakyat, tetapi jejak administrasi dan penguasaannya tidak dapat dijelaskan.(Red)