WB – Samosir | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir kembali melakukan penertiban terhadap pelaku usaha yang menjalankan aktivitas tanpa menuntaskan persyaratan perizinan bangunan. Kali ini, tim terpadu menyasar dua bangunan usaha berupa hotel dan rumah makan yang sebelumnya telah diperintahkan menghentikan operasional sementara, tetapi masih ditemukan beraktivitas.
Penertiban yang berlangsung Rabu (11/11/2026) tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir. Dalam kegiatan itu, petugas kembali memasang stiker penghentian operasional sebagai bentuk penegasan terhadap kewajiban pemilik bangunan untuk memenuhi ketentuan perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sejumlah pejabat turut terlibat dalam kegiatan tersebut, di antaranya Inspektur Daerah Manthun Sinaga, Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata, Plt. Kepala Satpol PP Rikardo Sidabutar, Kepala Bapenda Besron Sitanggang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rudimantho Limbong, Kabid IKP Diskominfo Togarma Naibaho, serta anggota tim terpadu lainnya.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, menjelaskan bahwa pemasangan ulang stiker merupakan hasil kesepakatan rapat evaluasi tim terpadu. Pemerintah memutuskan menghentikan kembali operasional kedua bangunan sampai pemilik menyelesaikan seluruh kewajiban perizinannya.
Ia juga memperingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker penghentian operasional secara sepihak. Apabila tindakan tersebut kembali dilakukan, Satpol PP akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Bahkan, kegiatan usaha yang tetap beroperasi tanpa memenuhi ketentuan PBG dapat berujung pada penutupan permanen sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan yang sedang mengurus perizinan untuk menyampaikan perkembangan proses pengurusan secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi. Pemerintah, katanya, tetap membuka ruang konsultasi dan memberikan masukan agar persyaratan administrasi maupun teknis dapat segera dipenuhi.
Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenakan penghentian operasional, satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah, satu lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi, sedangkan dua bangunan berupa hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan.
Tidak berhenti pada dua bangunan tersebut, Satpol PP bersama tim terpadu juga melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemkab Samosir turut menyatakan akan melanjutkan proses penyidikan terhadap bangunan yang belum memiliki PBG sebagai bagian dari penegakan peraturan perundang-undangan.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan aktivitas investasi dan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari pemasangan stiker penghentian operasional, melainkan juga konsistensi penindakan, kepastian penyelesaian perizinan, serta perlakuan yang setara terhadap seluruh pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Samosir diharapkan memastikan setiap pelanggaran ditangani secara transparan, terukur, dan sesuai prosedur hukum.(VLS)
