WB – Medan | Jaringan Investigasi Kebijakan dan Anggaran AWAKI menyoroti realisasi Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Medan senilai Rp1.736.850.000, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan. Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai ketepatan penggunaan rekening belanja, dasar penetapan tarif, serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran di lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan internal pemerintah daerah.
Koordinator Jaringan Investigasi Kebijakan dan Anggaran AWAKI, Hendra menjelaskan bahwa dalam pemeriksaannya, BPK menilai penggunaan rekening belanja jasa audit/surveillance ISO untuk membayar pegawai Inspektorat yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal tidak tepat. “Pasalnya, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan dengan tujuan tertentu merupakan bagian dari tugas pokok Inspektorat. Artinya, penggunaan nomenklatur belanja tersebut perlu dipertanggungjawabkan secara substansial, bukan sekadar dianggap sah karena tercantum dalam penganggaran,” jelasnya kepada media di Tokke Coffee, Medan, Kamis (12/11/2026).
Selain itu, menurut Hendra, persoalan lainnya terletak pada penetapan tarif pembayaran, BPK menemukan tarif kegiatan belum didukung analisis dan perhitungan standar biaya yang memadai. Hendra berujar,” alasan bahwa tarif didasarkan pada kewajaran, mengacu pada tahun sebelumnya, atau lebih rendah dibandingkan biaya perjalanan dinas tidak menggantikan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dasar perhitungan yang terukur.” Ia juga menyampaikan tanpa analisis beban kerja, kebutuhan riil, dan kewajaran biaya, penetapan tarif berisiko menjadi praktik berulang yang tidak memiliki landasan perhitungan yang dapat diuji.
BPK juga mencatat adanya tanggal surat tugas yang saling beririsan. Hingga 31 Oktober 2025, Inspektur telah menerbitkan 193 surat tugas dan seluruhnya telah dibayarkan berdasarkan tarif yang ditetapkan. Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat pekerjaan dengan keluaran yang sama, rangkaian kegiatan dalam satu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), atau pembayaran yang berpotensi tumpang tindih. Namun, tanggal surat tugas yang beririsan saja belum cukup untuk menyimpulkan telah terjadi pembayaran ganda; substansi pekerjaan, keluaran, serta dasar pembayaran setiap penugasan harus diuji.
Temuan tersebut semakin penting karena Inspektorat memiliki mandat untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. BPK menilai pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 5 Tahun 2024 tentang standar biaya pembinaan dan pengawasan perlu diperbaiki agar selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi. BPK merekomendasikan Wali Kota Medan merevisi peraturan tersebut dan memerintahkan Inspektur selaku Pengguna Anggaran memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran. Wali Kota melalui Inspektur menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi itu.
Publik berhak memperoleh penjelasan terbuka dari Inspektorat mengenai rincian pembayaran, dasar perhitungan tarif, daftar keluaran setiap surat tugas, dan mekanisme pencegahan pembayaran berulang. Sebab, lembaga yang mengawasi kepatuhan perangkat daerah semestinya terlebih dahulu memastikan bahwa tata kelola anggarannya sendiri dapat diuji secara transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini dirilis, pihak Inspektorat Kota Medan belum memberi tanggapan.(Red)
