WB – Humbahas |Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH., MH, memimpin rapat penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) secara daring, Minggu (18/1/2026). Rapat ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Rapat diikuti Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta pejabat terkait lainnya. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa dokumen R3P merupakan dasar utama dalam menentukan arah rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga harus disusun secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah melakukan verifikasi ulang terhadap data dampak bencana agar tersusun secara lengkap dan tepat sasaran. Data tersebut mencakup kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, fasilitas publik, permukiman warga, hingga dampak ekonomi di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM.
Menurutnya, kelengkapan data sangat penting karena akan menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah pusat. Oleh karena itu, sinergi antar-OPD menjadi kunci dalam memastikan seluruh dampak bencana tercatat secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa proses validasi dan sinkronisasi data akan dilakukan oleh BNPB, Kemenko PMK, serta pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 19 Januari 2026 di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Selain itu, Bupati juga mengungkapkan adanya kebijakan terkait dana transfer ke daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana yang akan disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya. Pemerintah daerah saat ini menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan, sembari terus melakukan koordinasi guna mempercepat pemulihan.
Bupati turut menekankan percepatan penyelesaian akses jalan penghubung Desa Sampetua dengan Desa Batunagodang Siatas agar segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
Terkait penyaluran bantuan sosial, ia mengingatkan agar seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Rapat ini diharapkan mampu memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara terencana dan berkelanjutan.(Bernad)
