Enam Fraksi DPRD Humbahas Soroti RAPBD 2027, Infrastruktur dan Pertanian Jadi Perhatian

WB – Humbahas | Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Masukan tersebut mencakup optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan sektor pertanian dan pelayanan dasar. Pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Humbahas, Jumat (30/10/2026), terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Humbahas Parulian Simamora didampingi Wakil Ketua DPRD Marsono Simamora, serta dihadiri anggota dewan. Turut hadir Wakil Bupati Humbahas Junita Rebekka Marbun, S.H., M.A.P., Sekretaris Daerah Chiristison R. Marbun, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah unsur masyarakat. Sebelum penyampaian pandangan umum, Ketua DPRD Parulian Simamora terlebih dahulu meminta setiap fraksi menetapkan juru bicara. Pandangan Fraksi Golkar Solidaritas disampaikan Antonius Simamora, Fraksi Hanura oleh Martini Purba, Fraksi Nasdem oleh Gerhana Tumanggor, Fraksi Persatuan Indonesia oleh Guntur Simamora, Fraksi Gerindra oleh Indra Nainggolan, dan Fraksi Gabungan oleh Nikodemus Munthe. Secara umum, keenam fraksi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun dan menyampaikan rancangan APBD 2027 sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, mereka mengingatkan agar penyusunan anggaran dilakukan secara realistis, transparan, efisien, dan akuntabel, dengan mengutamakan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Sorotan tersebut dinilai semakin penting mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas, ditambah adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengevaluasi belanja operasional, serta memperbesar perhatian terhadap belanja modal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di sektor infrastruktur, pemerataan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan jalan usaha tani menjadi salah satu perhatian utama. Fraksi-fraksi juga meminta agar sektor pertanian memperoleh dukungan anggaran yang memadai mengingat perannya sebagai penopang perekonomian masyarakat Humbang Hasundutan. Penguatan petani, pelaku UMKM, koperasi, serta pengembangan ekonomi desa turut menjadi bagian dari masukan legislatif. Pada sektor pelayanan dasar, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana-prasarana pelayanan publik, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana juga mendapat perhatian. Selain itu, fraksi-fraksi menyoroti alokasi anggaran bagi pemerintah desa, keberlanjutan pembangunan desa, dan pengakomodasian Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Aspek ketelitian dan sinkronisasi data dalam dokumen RAPBD juga diminta menjadi perhatian pemerintah daerah. Sejumlah komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan, termasuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), diharapkan dapat dijelaskan secara terperinci agar memiliki dasar perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai pandangan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 antara pihak legislatif dan eksekutif. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pun diharapkan memberikan jawaban atas seluruh catatan dan pertanyaan fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan berikutnya. Melalui proses pembahasan yang terbuka dan cermat, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan anggaran, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan.(Bernad)