WB – Samosir | Bupati Vandiko Timotius Gultom menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir yang digelar di gedung dewan, Kamis (9/4/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon didampingi Wakil Ketua Sarhockel Tamba dan Osvaldo Simbolon.
Dalam penyampaiannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Dokumen tersebut juga menjadi alat ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.
“LKPJ ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang harus dapat diukur tingkat keberhasilannya,” ujarnya.
Secara umum, LKPJ 2025 menggambarkan pelaksanaan RKPD dan APBD Tahun 2025. Tahun tersebut menjadi fase penting karena merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021–2026 sekaligus awal periode RPJMD 2025–2029.
Mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan”, Pemkab Samosir menetapkan empat prioritas utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan, penanganan bencana, pelestarian budaya dan pariwisata berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur.
Dari sisi keuangan, total APBD Kabupaten Samosir tahun 2025 tercatat lebih dari Rp830 miliar. Pendapatan daerah terealisasi lebih dari 95 persen dari target sekitar Rp810 miliar, sementara belanja daerah mencapai sekitar 91 persen dari total anggaran.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar 91 persen, pendapatan transfer 96 persen, dan lain-lain pendapatan sah sebesar 97 persen. Di sisi belanja, belanja operasi terealisasi 95 persen, belanja modal 92 persen, serta belanja transfer sebesar 77 persen.
Pada aspek pembiayaan, realisasi penerimaan bahkan melampaui target hingga 105 persen yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Selain itu, indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Samosir mencapai 4,14 persen, angka kemiskinan turun menjadi 10,79 persen dari 11,63 persen pada tahun sebelumnya, serta tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 0,87 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 74,63, sementara pendapatan per kapita naik hingga Rp44,95 juta per tahun. Meski demikian, rasio gini berada di angka 0,267, masih tergolong rendah walau sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemkab Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama delapan tahun berturut-turut. Selain itu, pemerintah daerah juga memperoleh penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori madya serta sertifikat menuju kota bersih.
Bupati juga menyampaikan bahwa sebanyak 37 rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Mengakhiri penyampaiannya, Vandiko berharap DPRD dapat memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Kami menyadari masih terdapat keterbatasan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.(VLS)
