WB – Jakarta | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti Rapat Koordinasi Pengecekan Indikator Pemulihan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Pascabencana di Wilayah Sumatera yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kamis (15/1/2026). Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sabar Purba.
Dalam rakor tersebut, Menko PMK melakukan pengecekan menyeluruh terhadap indikator pemulihan pascabencana, meliputi aspek pemerintahan, layanan publik, akses darat, perekonomian, serta kondisi sosial masyarakat. Seluruh kepala daerah diminta menyampaikan perkembangan terbaru pemulihan di wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat.
Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan, dampak bencana tercatat pada sektor pendidikan, perekonomian, dan sosial, termasuk rumah ibadah serta kelompok rentan. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan klinik secara umum dapat beroperasi dengan baik. Di sektor pendidikan, beberapa sekolah mengalami kerusakan, namun proses belajar mengajar tetap berlangsung.
Sabar Purba juga menyampaikan bahwa infrastruktur jalan secara umum masih dapat dilalui. Terdapat satu ruas jalan kabupaten yang amblas akibat banjir dan longsor, namun pemerintah daerah telah membuka jalur baru sepanjang kurang lebih empat kilometer. Akses tersebut kini sudah dapat dilalui pejalan kaki dan melayani sekitar 800 jiwa terdampak.
Dalam forum itu juga disampaikan kondisi wilayah terdampak di Sumatera Utara, di mana terdapat delapan desa yang hilang akibat bencana. Enam desa berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan dua desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara itu, Kabupaten Humbang Hasundutan dipastikan tidak mengalami kehilangan desa.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan kesiapan mendukung upaya pemerintah pusat dalam percepatan pemulihan pascabencana serta telah menyiapkan data indikator pemulihan sesuai ketentuan. Diharapkan melalui rakor ini terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera pulih dan kembali normal.
Rakor tersebut juga diikuti jajaran Pemkab Humbang Hasundutan melalui sambungan daring, antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Perekonomian dan Pembangunan, para asisten, kepala perangkat daerah terkait, serta pejabat lainnya. Sebelumnya, Pemkab Humbang Hasundutan menggelar rapat internal di Ruang Rapat Setdakab sebagai bagian dari persiapan pemulihan bencana banjir dan longsor dalam masa transisi 90 hari, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2026.(Barto)
