WB – Pakpak Bharat | Sedikitnya 171 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Pakpak Bharat menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor kepada warga Desa Simerpara, Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut, serta Desa Majanggut II, Kecamatan Kerajaan, Selasa (16/12/2025).
Bantuan yang berasal dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution tersebut berupa beras dan mi instan. Dari total penerima, sebanyak 122 kepala keluarga berasal dari Desa Simerpara dan 49 kepala keluarga dari Desa Majanggut II. Penyerahan bantuan turut didampingi Ketua TP PKK Pakpak Bharat Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor sebagai bagian dari misi kemanusiaan pemerintah daerah.
Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap masyarakat Pakpak Bharat yang terdampak bencana. Ia berharap bantuan itu dapat membantu meringankan beban warga, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sehingga masyarakat dapat merayakan dengan rasa aman dan penuh sukacita.
Selain menyalurkan bantuan dari Gubernur Sumut, Bupati Pakpak Bharat juga menyerahkan bantuan beras dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada warga Desa Sibongkaras. Penyaluran bantuan Presiden dilakukan di Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Salak, mengingat kondisi akses jalan menuju Sibongkaras masih sulit dilalui akibat tertimbun material longsor.
Bantuan beras dari Presiden RI tersebut disalurkan melalui Badan Pangan Nasional dan diserahkan bersamaan dengan bantuan tambahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Desa Simerpara, Majanggut II, dan Sibongkaras merupakan wilayah yang terdampak bencana tanah longsor dalam beberapa waktu terakhir, dengan kondisi terparah dialami Desa Sibongkaras karena terputusnya akses transportasi darat menuju permukiman warga.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan upaya penanganan dan normalisasi wilayah terdampak bencana, sekaligus memastikan bantuan logistik dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.(Giahta Solin)
