WartaBerita.co.id – Medan| Polemik aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa Lembaga Peduli Ikhlas Beramal Sumatera Utara (LPIB Sumut) di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumut berbuntut panjang. LPIB membantah keras tudingan bahwa aksi mereka merupakan demo titipan.
Koordinator LPIB Sumut, Rahmad Situmorang, menegaskan bahwa isu tersebut sengaja dibangun untuk mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan. Menurutnya, aksi pada 11 September lalu lahir dari keresahan masyarakat setelah dilakukan verifikasi di lapangan.
“Yang bersangkutan itu playing victim. Narasi itu sengaja digoreng agar sorotan publik tidak lagi fokus pada persoalan yang kami angkat. Aksi kami murni sebagai bentuk kontrol sosial, dan unjuk rasa dilindungi undang-undang,” kata Rahmad saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).
Rahmad juga menyayangkan sikap pejabat yang justru terkesan melempar isu. “Seorang pemimpin seharusnya fokus pada penyelesaian masalah, bukan mencari kambing hitam. Pejabat eselon II mestinya menunjukkan keteladanan, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam aksinya LPIB menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari proyek rehabilitasi gedung Puspenkom dengan anggaran APBN 2024 senilai Rp3 miliar, hingga dugaan tebang pilih dalam pembinaan ASN, termasuk kasus pemecatan guru PNS di MAN 1 Padangsidimpuan yang dinilai cacat administrasi.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Kabid Penmad) Kanwil Kemenag Sumut membantah tuduhan bahwa dirinya berada di balik aksi mahasiswa. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan penuh dengan nuansa kebencian.
“Sebagai ASN, saya bekerja sesuai tupoksi dan menjaga integritas lembaga. Narasi yang mengaitkan saya dengan gerakan mahasiswa tidak benar. Karena sudah dipublikasikan ke publik, pihak yang menuduh wajib membuktikannya,” ujarnya.
Dengan saling bantah ini, sorotan publik pun masih tertuju pada transparansi kebijakan dan kepemimpinan di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut.(*)
