WartaBerita.co.id – Medan |Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, akuntabel, dan terukur dalam rangka memperkuat kualitas pelayanan publik dan integritas birokrasi. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, di Balai Kota Medan, Rabu (8/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Inspektur Kota Medan Erfin Fachrurrazy, serta para pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan. Fokus utama pembahasan adalah penguatan indeks integritas daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif
Dalam arahannya, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan pentingnya sinergi antarperangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan program pencegahan korupsi berbasis sistemik yang diinisiasi KPK. Ia juga meminta dukungan dari Kepala Satuan Tugas 1.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Uding Juharudin, agar Pemko Medan dapat meningkatkan nilai MCSP dan SPI secara signifikan.
“Kita ingin penyelenggaraan pemerintahan di Medan benar-benar transparan dan berintegritas. Semua ini kita lakukan demi kebaikan kota dan bangsa. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem tata kelola dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Rico.
Nilai MCSP Masih Rendah, ASN Didorong Tingkatkan Partisipasi
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Kota Medan Erfin Fachrurrazy melaporkan bahwa nilai MCSP Pemko Medan tahun 2025 masih berada di angka 18,5, menempatkan Kota Medan di peringkat ke-19 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Untuk memperbaiki capaian tersebut, SPI telah disebar kepada ASN, masyarakat penerima layanan, dan mitra kerja Pemko Medan. Erfin berharap partisipasi seluruh aparatur meningkat agar indeks integritas dan efektivitas pengawasan dapat terdongkrak secara signifikan.
KPK: Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Sistem dan Integritas Individu
Uding Juharudin dari KPK menjelaskan bahwa tugas utama pihaknya bukan penindakan, melainkan supervisi dan koordinasi untuk mencegah korupsi melalui sistem yang lebih transparan dan terkendali.
“MCSP dan SPI menjadi instrumen penting dalam menutup celah penyimpangan. Dengan perbaikan sistem dan penguatan integritas individu, potensi korupsi dapat ditekan sejak dini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa integritas personal ASN harus menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih.
“Aparatur yang berintegritas tidak bekerja karena takut diawasi, tetapi karena kesadaran moral dan keyakinan bahwa setiap tindakan diawasi oleh Tuhan,” tambahnya.
Tanda Tangan Komitmen dan Penguatan Peran Inspektorat
Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Pertemuan dan Penyerahan Piagam Audit Intern oleh Inspektur Kota Medan Erfin Fachrurrazy, disetujui oleh Wali Kota Medan Rico Waas dan Sekda Wiriya Alrahman.
Dokumen tersebut menegaskan komitmen kepala daerah untuk menjaga independensi dan objektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan Pemko Medan terbebas dari intervensi pihak mana pun.
Selain itu, Inspektorat Kota Medan juga diberi kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan internal, termasuk mengakses seluruh sistem informasi, catatan, aset, dan personel di seluruh instansi pemerintahan kota, guna memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan transparan dan efektif.
Dengan komitmen ini, Pemko Medan menegaskan keseriusannya dalam membangun birokrasi yang bersih, responsif, dan berintegritas, sejalan dengan semangat good governance yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(Barto)
