WartaBerita.co.id – Medan |Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR), sebuah inisiatif strategis yang diyakini mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 4 Maret 2025, agar pembangunan Sekolah Rakyat dimulai pada periode 2025–2026.
Kepala Dinas Sosial Sumut, Asren Nasution, dalam Konferensi Pers bertema “Memutus Mata Rantai Kemiskinan dan Perlindungan Kelompok Rentan” yang digelar di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (13/10/2025), menjelaskan bahwa Pemprov Sumut menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat dengan kapasitas 1.000 siswa per sekolah.
“Bapak Presiden telah memberikan arahan agar program Sekolah Rakyat dapat segera dimulai tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah nyata di lapangan,” ujar Asren.
Sekolah Rakyat berkonsep pendidikan berasrama di atas lahan seluas 5–10 hektare, diperuntukkan bagi jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan fasilitas pendidikan, pelatihan vokasi, serta penguatan karakter.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur Sumut telah menerbitkan SK Nomor 188.44/321/KPTS/2025 tentang pembentukan Satgas Sekolah Rakyat, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan melibatkan seluruh OPD. Sumut kini bahkan menjadi provinsi percontohan nasional dalam pembentukan Satgas Sekolah Rakyat.
“Pelaksanaan tahap awal sudah dimulai di sejumlah lokasi menggunakan aset Kemensos, Pemda, dan perguruan tinggi. Tujuannya untuk membentuk agen perubahan dari keluarga miskin,” jelas Asren.
Diperuntukkan bagi Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem
Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan Desil 2) — yaitu kelompok masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp700 ribu per kapita per bulan, tinggal di wilayah terpencil, berisiko gizi buruk, dan memiliki keterbatasan akses pendidikan maupun kesehatan.
“Bagi masyarakat yang mengetahui ada anak tidak sekolah atau putus sekolah dalam kategori tersebut, dapat melaporkannya ke UPT Dinsos terdekat untuk diverifikasi agar bisa masuk program Sekolah Rakyat,” tambah Asren.
Realisasi Awal dan Target Tahun Depan
Hingga tahun ini, sudah terbangun enam Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan 625 siswa dan 25 rombongan belajar. Lokasi meliputi Medan (Sentra Bahagia Kemensos RI dan BBPVK Medan), Deliserdang (Sentra Insyaf Kemensos RI), Tebingtinggi (Kampus V UIN Sumut), Padangsidimpuan (SMKN Pertanian), dan Tapanuli Selatan (Eks BLK Tapsel).
“Untuk tahun 2026, kita telah menyiapkan pembangunan tambahan di lima lokasi yakni Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan,” terang Asren.
Pendidikan sebagai Kunci Pengentasan Kemiskinan
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi tingginya angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan data September 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 3,17 juta jiwa (1,13%), dengan 74,51% kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah.
“Angka putus sekolah meningkat menjadi 78.468 anak pada tahun ajaran 2023/2024. Program Sekolah Rakyat menjadi upaya konkret untuk mengembalikan anak-anak tersebut ke dunia pendidikan,” tegas Asren.
Ia juga menyebut, sebanyak 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrem berada pada usia produktif (30–49 tahun), sehingga peningkatan akses pendidikan menjadi faktor penting untuk memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Sosial Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Linjamsos Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M. Yuswin Ramadhan Lubis, Kabid Rehsos Senter Ginting, dan Kabid Dayasos Parlin Hutagaol.
Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini, Pemprov Sumut optimistis dapat mencetak generasi tangguh dan mandiri, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai pondasi utama pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara.(AS)
