WartaBerita.co.id – Pakpak Bharat | Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor (FBT), mengakui bahwa penerapan digitalisasi surat menyurat di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hingga saat ini belum berjalan secara optimal.
Hal itu disampaikan FBT saat membuka kegiatan sosialisasi simpul jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Balai Diklat BKPSDM Cikaok, Kecamatan STTU Julu, Senin (27/10/2025).
Menurut Bupati, keterlambatan dalam penerapan sistem digital tersebut berdampak pada proses administrasi pemerintahan, di mana sejumlah dokumen yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat justru memerlukan waktu lebih lama.
“Masih banyak proses administrasi yang belum sepenuhnya dilakukan secara digital. Untuk itu, saya meminta agar seluruh jajaran segera menerapkan sistem kearsipan berbasis digital melalui SIKN dan JIKN, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas FBT.
Ia juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pakpak Bharat untuk melaksanakan tertib arsip berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kearsipan, guna mewujudkan sistem pelayanan informasi publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi kearsipan bukan hanya soal efisiensi kerja, tapi juga bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pakpak Bharat tersebut menghadirkan Syahrir Bima Ariseno, S.Kom dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai narasumber utama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan OPD, camat, kasubbag administrasi umum, serta pejabat pengelola kearsipan dari seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Pakpak Bharat.(Giahta Solin)
