WB – Samosir | Pemerintah Kabupaten Samosir (Pemkab Samosir) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan dan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk saat menghadiri pengarahan dan evaluasi SPPG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Kasatpel, mitra, dan yayasan dari berbagai daerah di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya optimalisasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Dalam kesempatan itu, Ariston menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung operasional SPPG guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta masa depan generasi muda di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung penuh pendirian dan operasional SPPG di wilayah kami untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Samosir,” tegas Ariston.
Ia menambahkan, Pemkab Samosir juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan dalam program MBG.
“Kami mendorong pemanfaatan produk lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan gizi yang baik dan ekonomi lokal yang bergerak, kami optimistis Samosir dapat berkontribusi nyata menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan program MBG bukan sekadar pembagian makanan gratis, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional.
“Program MBG adalah mesin yang menggerakkan roda ekonomi. Ada penyerapan tenaga kerja, pergerakan ekonomi petani, serta UMKM sebagai penyedia bahan pangan yang langsung diserap oleh SPPG,” kata Sony.
Ia menilai program tersebut mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia sebagai fondasi menuju Generasi Emas 2045.
Sony juga menekankan pentingnya koordinasi dan kesamaan pemahaman antara pengelola SPPG dan para mitra. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan 22.800 unit SPPG yang melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah makanan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kepala daerah didorong mengampanyekan pengolahan limbah makanan menjadi pupuk organik.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrini yang mewakili Gubernur Sumatera Utara menyebutkan bahwa hingga awal Februari 2026 telah dibangun 941 unit SPPG di 33 kabupaten/kota di Sumut dan sebanyak 494 unit telah beroperasi.
Menurut Faisal, pengawasan terhadap pelaksanaan program terus diperkuat melalui keterlibatan puskesmas dan sertifikasi penjamah makanan guna menjaga standar keamanan dan kualitas pangan.
“Ini bukan semata pembagian makanan, tetapi investasi sosial ekonomi jangka panjang untuk membangun generasi unggul, memutus lingkaran stunting dan kemiskinan, serta mendorong ekonomi lokal melalui UMKM dan petani,” ujarnya.
Pemprov Sumut juga terus mendorong percepatan pembangunan SPPG, peningkatan keterlibatan masyarakat lokal sebagai penyedia pangan, serta pemenuhan standar kualitas gizi agar manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.(VLS)
