WB – Humbahas | Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali meminta perhatian dan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana alam dan tanah longsor. Permintaan tersebut disampaikan Bupati Humbahas, Dr. Oloan P. Nababan, saat menerima kunjungan rombongan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Selasa (17/11/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Rombongan disambut Bupati Oloan P. Nababan bersama sejumlah pihak terkait di Kantor Bupati Humbahas.
Tim Kemenko PMK yang hadir terdiri atas Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu dan Charles Mekardi Ham selaku pakar Tim Pengarah Satgas PRRPA Sumatera, Khaira Dhamira sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama, Yisnia Sopiani Karrang sebagai Analis Bencana, serta Anggit Cisantra sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa bencana alam dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Humbahas telah mendekati satu tahun. Meski berbagai langkah penanganan telah dilakukan bersama pemerintah pusat dan sejumlah elemen lainnya, dampak bencana masih dirasakan masyarakat dan proses pemulihan belum sepenuhnya tuntas.
Oloan menilai dukungan pemerintah pusat masih diperlukan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah terdampak. Menurutnya, sejumlah sektor membutuhkan penanganan lanjutan agar aktivitas masyarakat dan perekonomian lokal dapat kembali pulih.
“Sudah banyak bantuan yang diterima dari pemerintah pusat, namun masih banyak lagi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor dalam pemulihan pascabencana. Terutama pemulihan infrastruktur, akses jalan dan jembatan, rehabilitasi rumah warga serta pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Kami berharap perhatian dan dukungan pemerintah pusat terus berlanjut,” harap Bupati.
Ia secara khusus menyoroti pemulihan infrastruktur dasar, karena kerusakan jalan dan jembatan dapat menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian. Selain itu, rehabilitasi rumah masyarakat dan pemulihan lahan pertanian juga menjadi kebutuhan penting yang memerlukan dukungan berkelanjutan.
Kehadiran tim Kemenko PMK diharapkan menjadi momentum untuk melihat langsung perkembangan penanganan pascabencana sekaligus mengidentifikasi kebutuhan lanjutan di Kabupaten Humbahas. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan langkah pemulihan berikutnya.
Pemkab Humbahas berharap sinergi lintas pemerintahan terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan yang berkelanjutan, pemulihan diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik akibat bencana, tetapi juga mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi warga terdampak.(Bernad)












