WartaBerita.co.id – Medan |Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya langkah inovatif bagi pemerintah daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tahun depan. Salah satu strategi yang akan dioptimalkan, kata Bobby, adalah melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi di daerah.
Penyesuaian TKD tersebut diperkirakan akan menurunkan total belanja Pemda di Sumut hingga Rp9 triliun. Namun, Pemprov Sumut tetap menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8% hingga 7,2%.
“Dengan berkurangnya belanja daerah, otomatis akan ada koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sektor pembiayaan produktif seperti KUR dan KPP harus dimaksimalkan untuk menutup celah ini,” ujar Bobby Nasution usai mengikuti Akad Massal 800.000 Debitur KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Selasa (21/10/2025).
Bobby menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KUR di Sumut saat ini masih berada di posisi kelima nasional, dengan total penyaluran sekitar Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, secara demografis dan jumlah pelaku UMKM, Sumatera Utara memiliki potensi yang jauh lebih besar.
“Kita belum mengoptimalkan potensi ini. Masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM-nya dengan baik. Saya minta seluruh kepala daerah bersinergi agar ekonomi masyarakat bisa terus tumbuh,” tegas Bobby.
Dalam acara tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur dari berbagai daerah yang mengikuti akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah debitur terus meningkat setiap tahun agar target pembiayaan dapat tercapai.
“Pemerintah sudah menyiapkan target jelas untuk bank-bank penyalur. Kita harap pelaku usaha dan masyarakat memanfaatkan program ini, karena KUR dan KPP terbukti mampu menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Bobby.
Ia juga menambahkan bahwa program KUR kini semakin mudah diakses, tidak hanya untuk pelaku usaha kecil dan mikro, tetapi juga bagi Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara Kredit Program Perumahan (KPP) diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, serta penyedia bahan bangunan yang mendukung program perumahan nasional.
“Daripada anak-anak muda kita tergiur menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjaman online, lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR untuk usaha produktif. Begitu juga kontraktor lokal, dapat memanfaatkan KPP untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam pembangunan tiga juta rumah,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya secara virtual dari Surabaya menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
“Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah bagi masyarakat. Program KPP ini merupakan bagian dari Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Para debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.
Acara Akad Massal tersebut turut dihadiri secara langsung di Surabaya oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Sementara di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Dengan dorongan penuh dari Pemprov Sumut, diharapkan program KUR dan KPP dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru di tengah terbatasnya anggaran daerah, sekaligus memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan di Sumatera Utara.(Barto)
