WartaBerita.co.id – Medan | Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM, menilai wacana reformasi Polri sebaiknya dipertimbangkan dengan matang agar tidak salah arah. Menurutnya, kesalahan individu aparat tidak semestinya menyeret institusi secara keseluruhan.
“Kalau kebencian sudah ditanamkan akibat perilaku oknum, jangan lantas menyalahkan institusinya. Pola pikir seperti ini yang justru perlu direformasi,” ujar Kyai Khambali kepada media di Medan, Senin (15/9/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, posisi Polri berada langsung di bawah presiden sebagai pimpinan sipil tertinggi. Menurutnya, hal itu justru menjamin efektivitas dan netralitas Polri. “Memindahkan Polri ke kementerian berisiko menimbulkan intervensi politik yang lebih kuat. Yang kita butuhkan bukan perubahan kelembagaan, melainkan penguatan fungsi dan pengawasan,” jelasnya.
Kyai Khambali menekankan, upaya pembenahan bisa dilakukan melalui penguatan Divisi Propam, Kompolnas, serta perbaikan sistem rekrutmen dan pelatihan aparat yang lebih menekankan pada etika serta pelayanan publik.
Sebagai salah satu tokoh reformasi 1998 dan pengasuh Ponpes Wirausaha Ahlul Kirom, ia menilai publik kerap terjebak dalam tarik menarik wacana. Di satu sisi, masyarakat ingin Polri berbenah lebih cepat. Namun di sisi lain, Polri juga telah menorehkan banyak prestasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga perilaku koruptif sering dijadikan alasan tuntutan reformasi struktural. Tapi pertanyaannya, apakah reformasi benar-benar solusi atau hanya retorika politik?” katanya.
Ia mengingatkan, Polri kini tengah menjalankan program presisi dan pendekatan humanis. Karena itu, menurutnya, penilaian subjektif yang hanya menyoroti kesalahan tanpa melihat keberhasilan menjadi hal yang tidak adil.
Lebih jauh, Kyai Khambali menilai aparat kepolisian kerap dijadikan “tameng” di garis depan atas kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat, sementara pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab justru sering menghilang.
Ia tidak menutup mata bahwa ada ruang perbaikan fundamental, salah satunya dengan memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum pendidikan kepolisian. “Ingat, reformasi Polri bukan solusi. Cetak biru sudah ada, tinggal diperkuat,” tegas Kyai Khambali, yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil dan penggagas InsanPreneur. (Alf)
