WartaBerita.co.id – Medan | Akibat banjir bandang yang terjadi pada tanggal 13 September 2023 lalu, yang menelan korban jiwa dan merusak 120 hektar lahan pertanian serta merusak bangunan sekolah, rumah dan Kantor Desa Siparmahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.
Atas dasar kejadian banjir bandang ratusan warga Kenegerian Sihotang sempat mendatangi kantor Bupati Samosir dengan melakukan aksi demo damai dan menyatakan sikap meminta PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) agar ditutup.
Demo ratusan massa dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Tutup TPL” karena mereka menduga keras bahwa aktifitas penebangan hutan yang berada di daerah Desa Baniara dan Desa Hutagalung telah membawa malapetaka bencana alam yang mengerikan di daerah Kenegerian Sihotang tepatnya di desa Siparmahan.
Menyikapi hal diatas Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bencana di Samosir dan Humbahas, Medan, Selasa (5/12/2023) di ruang rapat .
Terlihat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Ka.UPTD, KPH Wilayah XIII Doloksanggul , perwakilan Pemkab Samosir, perwakilan Pemkab Humbahas,
Sementara undangan lainnya seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL), Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan dan Perwakilan Masyarakat tidak hadir dalam rapat.
Dalam kesimpulannya Pimpinan Rapat dari Komisi B DPRD Sumut, Ir.Tangkas Manimpan Lumban Tobing didampingi H.Iskandar Sinaga mengatakan diskorsing dan tidak bisa kita ambil keputusan karena ketidak hadiran pihak dari PT TPL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan perwakilan masyarakat.
“RDP diskorsing dan tidak bisa kita ambil keputusan karena ketidak hadiran pihak dari PT TPL, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan Perwakilan Masyarakat,” ucap Tangkas.
Dirinya juga merasa kecewa dengan
sikaf PT TPL dan terkesan melecehkan lembaga terhormat dengan ketidak hadirannya.
” Kita akan panggil kembali sehingga persoalan banjir bandang dapat terselesaikan sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Sementara itu, pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) XIII Dolok Sanggul , Ezra Sinaga mengatakan bahwa bencana di Humbahas masih kita telusuri penyebabnya.
” Seperti apa yang disampaikan pimpinan RDP kesimpulan belum bisa diambil keputusan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan sampai semua pihak hadir, “ujar Ezra.
Hal senada juga disampaikan Helmut Todo Tua Simamora, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Samosir menyampaikan bahwa saat ini sedang diinvestigasi dan identifikasi penyebab bencana tersebut.
“Saat ini sedang diinvestigasi dan identifikasi penyebab bencana tersebut sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan yang dapat merugikan salah satu pihak seperti yang diduga masarakat,” jelas Helmut. (Red)
