WartaBerita.co.id – Asahan | Sejumlah pemuda yang tergabung dalam LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat (GAMPKER) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, pada Senin (3/11). Mereka menuntut Bupati Asahan untuk segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hari Sapna, yang dinilai tidak transparan dalam penggunaan dana APBD dan APBN.
Koordinator aksi, Andri S.P, menyebut sosok dr. Hari Sapna sebagai “drakula penghisap anggaran publik.” Ia menilai, besar anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan di bawah kepemimpinan Hari Sapna tidak berbanding lurus dengan keterbukaan informasi publik. “Kami sudah melayangkan surat permohonan informasi dengan nomor 0136/SP-IP/DPP-GAMPKER/X/25, tapi tidak ada tanggapan dari Kadis Kesehatan,” ujar Andri kepada wartawan.
Lebih lanjut, Andri menyoroti sejumlah kegiatan bernilai miliaran rupiah yang dinilai janggal, antara lain pengadaan komputer untuk program e-Puskesmas dan Pustu senilai Rp3,09 miliar, serta pengadaan suplemen penurunan stunting senilai Rp3,11 miliar. Ia menduga masih banyak kegiatan lain yang perlu diperiksa oleh aparat penegak hukum. “Apakah benar dr. Hari Sapna ini kebal hukum?” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa sempat ditemui oleh seorang pegawai bernama Sukirno, namun penjelasan dari pihak Dinas dianggap tidak kompeten. “Kami ingin klarifikasi langsung dari pengguna anggaran, bukan staf biasa,” ujar Andri, yang disambut sorak dukungan peserta aksi.
Tak puas dengan sikap Dinas Kesehatan, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Asahan. Mereka disambut oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Namun, janji itu ditolak oleh pihak GAMPKER. Andri mendesak agar Wakil Bupati segera memanggil dr. Hari Sapna untuk menemui massa di lokasi aksi.
“Kami akan mendirikan tenda di depan kantor Bupati sebagai bentuk kekecewaan terhadap pejabat publik yang abai terhadap keterbukaan,” ungkap Andri. Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Kesehatan dan beberapa sektor lain di Kabupaten Asahan.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Namun, tuntutan GAMPKER diperkirakan akan terus bergulir hingga adanya tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun aparat hukum.(Edi)
