WB – Samosir | Realisasi Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana Kabupaten Samosir mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 persen dari total alokasi Rp38,18 miliar. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menilai Kabupaten Samosir masuk lima besar daerah dengan realisasi belanja tertinggi di Sumatera Utara.
Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Kunjungan Lapangan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi sekaligus pendampingan pemerintah pusat terhadap percepatan pemanfaatan anggaran tambahan pascabencana.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengatakan, sejumlah program yang dibiayai melalui TKD tambahan telah berjalan, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan dan proses administrasi pencairan.
Pemkab Samosir, kata dia, berkomitmen menuntaskan seluruh program hingga 100 persen, termasuk pekerjaan fisik dan pertanggungjawaban administrasi.
“Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 persen, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 persen,” tegas Vandiko.
Ia menjelaskan, pemanfaatan TKD tambahan telah diarahkan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, dengan prioritas penanganan kebencanaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan daerah pascabencana melalui berbagai program organisasi perangkat daerah (OPD).
Samosir Masuk Lima Besar Realisasi Belanja di Sumut
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengapresiasi capaian realisasi TKD Kabupaten Samosir yang telah melampaui 50 persen.
Ia menyebut Samosir masuk lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam realisasi belanja, sekaligus menilai capaian tersebut menunjukkan progres positif dalam pengelolaan anggaran pascabencana.
“Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 persen, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih,” ujarnya.
Meski demikian, Horas mengingatkan agar percepatan realisasi anggaran tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku. Transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan harus tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.
Pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, didorong menggunakan sistem elektronik. Pembayaran juga harus disesuaikan dengan progres pekerjaan fisik, sementara OPD diminta berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu dan pengawasan.
Samosir Disebut Masuk Zona Hijau Pascabencana
Apresiasi serupa disampaikan Kaposko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga. Ia menyebut Kabupaten Samosir masuk kategori wilayah hijau dan menempati peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar sekaligus tercepat.
“Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri,” ungkap Kastorius.
Ia juga mendorong agar anggaran yang tersedia tidak hanya berorientasi pada pemulihan pascabencana, tetapi turut memperkuat mitigasi dan ketahanan wilayah terhadap potensi bencana berikutnya.
Penanganan banjir, normalisasi sungai, serta upaya mengantisipasi ancaman cuaca ekstrem dinilai perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi Sumatera Utara yang masih berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi.
Kemendagri Dorong Belanja dan Pengadaan Elektronik
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, yang mengikuti rapat secara daring, turut meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja dan penyelesaian kegiatan fisik maupun administrasi pertanggungjawaban.
Pengadaan barang dan jasa didorong melalui e-katalog serta marketplace pemerintah, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemendagri juga menyatakan siap memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar pemanfaatan anggaran lebih optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Perencana Anggaran Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas sehingga percepatan realisasi perlu dilakukan secara terukur.
Ia menilai pengelolaan TKD Kabupaten Samosir cukup baik dan kerap menjadi contoh, namun koordinasi lintas OPD, pendampingan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat tetap perlu diperkuat.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan dana tambahan pascabencana tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar digunakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi masyarakat, serta ketahanan daerah.
Dengan realisasi yang telah melampaui separuh alokasi, pekerjaan Pemkab Samosir kini tidak hanya mengejar penyelesaian sisa anggaran, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan dana, dan kelengkapan pertanggungjawaban hingga akhir pelaksanaan program. (VLS)












