WB – Samosir | Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Samosir membutuhkan komitmen bersama serta koordinasi lintas sektor. Untuk memperkuat langkah tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, serta sektor pendidikan. Bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta pemangku kepentingan dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, serta Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, dan perwakilan dinas terkait dari Provinsi Sumatera Utara, Mohammad Andi.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan, perlindungan anak tidak boleh hanya dibebankan kepada orang tua dan keluarga. Pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya.
“Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Ia menyebut Bimtek KHA menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ariston juga mengingatkan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak.
“Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ariston turut menekankan pentingnya memastikan anak-anak di Samosir memperoleh akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, serta ruang bermain ramah anak. Mereka juga harus terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tutupnya.
Dukungan terhadap agenda perlindungan anak juga disampaikan Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon. Ia berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi unggul di tanah kelahirannya sendiri. DPRD, menurutnya, siap mendukung pembentukan peraturan daerah maupun kebijakan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.
Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam kegiatan tersebut turut memperkuat pesan bahwa perlindungan anak membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Melalui Bimtek ini, setiap pemangku kepentingan diharapkan semakin memahami tugas dan perannya dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah anak.
Penguatan komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, program, penganggaran, dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, cita-cita menjadikan Kabupaten Samosir sebagai Kabupaten Layak Anak dapat didukung langkah nyata agar setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan.(VLS)












