WartaBerita.co.id – Nias Utara | Penggunaan anggaran miliaran rupiah dalam kegiatan kompetisi surfing Afulu Pro di Kabupaten Nias Utara menuai kritik tajam dari tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota DPRD, Asa’aro Lase. Kritik tersebut disampaikan melalui unggahan akun Facebook “Agato L” miliknya pada Rabu (23/7/2025), yang kemudian menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Dalam unggahannya, Asa’aro menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan, yakni sekitar Rp 1,1 miliar untuk acara yang hanya melibatkan 6 peserta pria dan 6 peserta wanita. Ia membandingkan anggaran tersebut dengan program pasar murah yang dilakukan Pemkot Gunungsitoli sebagai upaya menekan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Lebih lanjut, Asa’aro menyoroti pelaksanaan kegiatan yang disebutnya tidak sesuai asas dan prosedur. Ia menilai bahwa penggunaan anggaran sebelum disetujui dalam paripurna DPRD melanggar prinsip pengelolaan keuangan daerah. “Apa dasar BPKPAD menerbitkan SP2D jika belum ada persetujuan DPRD?” tanyanya dalam unggahan tersebut.
Dikonfirmasi wartawan, Asa’aro menegaskan bahwa anggaran untuk kompetisi surfing memang tercantum dalam APBD murni sebesar Rp 1,192 miliar, namun berubah menjadi Rp 1,105 miliar dalam KUA PPAS P-APBD yang disahkan 21 Juli 2025. Ia berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan mematuhi aturan agar tidak kembali bermasalah secara hukum.
Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara, Ya’aman Telaumbanua, belum memberikan tanggapan resmi. Saat dihubungi, ia hanya menjawab singkat, “Sebentar dulu ya,” lalu memutus sambungan telepon.
Menanggapi polemik ini, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nias Utara, Yurman Waruwu, menyebutkan bahwa kegiatan Afulu Pro memang telah tercantum dalam APBD 2025 dan dilakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 80 juta, sehingga total akhir menjadi Rp 1,090 miliar.
“Sebesar Rp 800 juta dialokasikan untuk kerja sama dengan PSOI sebagai penyelenggara, dan Rp 290 juta untuk dukungan operasional seperti keamanan, konsumsi, tenda, dan perlengkapan acara lainnya,” jelas Yurman melalui pesan WhatsApp.
Ia juga menambahkan bahwa besaran hadiah untuk para pemenang merupakan bagian dari kerja sama dengan pihak ketiga, yang seluruhnya dikelola oleh PSOI.
Meski acara Afulu Pro telah berlangsung, sorotan publik terhadap transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah terus bergulir. Kritik dari tokoh masyarakat seperti Asa’aro Lase menjadi pengingat bahwa partisipasi publik dan fungsi pengawasan DPRD tetap krusial dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.(FL)
