WB – Humbahas | Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Oloan Paniaran Nababan, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Bukit Inspirasi Doloksanggul, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyusun arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Junita Rebeka Marbun, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan pemerintah provinsi, Bank Indonesia, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sejumlah narasumber dari instansi terkait turut memberikan masukan dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada optimalisasi potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan serta melanjutkan pembangunan yang telah berjalan, termasuk penanganan pascabencana hidrometeorologi. Tema pembangunan yang diusung adalah peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas dan pembangunan wilayah yang berkeadilan.
Sejumlah prioritas pembangunan yang dirumuskan antara lain pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas sektor unggulan, penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup dan penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah juga menetapkan target makro tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 5,9 persen, penurunan angka kemiskinan di bawah 7 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia hingga kisaran 76,75–77,15.
Ketua DPRD Humbang Hasundutan dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Ia juga mendorong peningkatan akurasi data melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik.
Melalui konsultasi publik ini, pemerintah daerah berharap dapat menyerap berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.(Bernad)
