FBT Teken Pakta Integritas SPMB

Keterangan : Bupati Pakpak Bharat, Franc B Tumanggor (dua dari kiri) foto bersama saat pembahasan SPMB di Medan. (Foto: Diskominfo Pakpak Bharat)

 

WartaBerita.co.id – Medan | Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor (FBT) menandatangani pakta integritas, terkait Sistim Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran (TA) 2025. Kegiatan berlangsung, Rabu (14/5/2025) di Hotel Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan.

FBT bersama seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara meneken dokumen tersebut dihadapan Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut, Tajuddin Idris.

Menurut Penjabat Sekdaprovsu, Efendy Pohan, penandatanganan fakta integritas tersebut dilakukan demi mewujudkan SPMB yang bersih. Yang pada akhirnya, semua peserta didik di Provinsi Sumatera Utara juga bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.

Dikatakan, pemerintah ingin membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistim pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh anak-anak di Sumut.

Mereka yang tinggal di kota, desa maupun di pesisir dan daerah terpencil, semuanya memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan mengakses pendidikan yang berkualitas.

Sementara, Sekjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Eko Susanto mengemukakan, penerimaan murid di sekolah negeri dirancang supaya bisa mengakomodir keinginan semua anak-anak Indonesia dari seluruh kalangan dan lapisan masyarakat.

“Saya berharap, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya telah diterima seluruh daerah, sehingga mekanisme dan prosesnya bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Dikesempatan tersebut, Kepala BPMP Sumut, Tajuddin Idris memaparkan penerimaan murid dengan SPMB sudah akan start 15 Mei 2025. Sekaitan itu diharapkan, perlunya kolaborasi setiap daerah, berikut kerja sama dengan instansi terkait demi suksesi pelaksanaan SPMB tersebut.

Ditambahkan Tajuddin, seluruh dokumen untuk kebutuhan kabupaten/kota sudah diteken dan dijilid. Selanjutnya akan segera diserahkan.

Menanggapi skenario SPMB dimaksud, FBT menggaransi, pihaknya akan menjalankan SPMB dengan transparan. Ia memastikan, tidak ada jalur belakang, tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar atau manipulasi data.

“Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Ketika satu orang anak saja merasa dikecewakan oleh sistim ini, kita semua ikut gagal menjaga keadilan,” tegas FBT. (Giahta Solin)