Wabup Taput Pimpin Operasi Gabungan Pajak Kendaraan 2026

Targetkan peningkatan kepatuhan pajak, pendekatan humanis jadi kunci pelaksanaan.

WB – Taput | Wakil Bupati Tapanuli Utara (Wabup Taput), Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., memimpin apel pembukaan Operasi Gabungan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB Tahun 2026 di Kantor Samsat Tarutung, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi, di antaranya unsur Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, PT Jasa Raharja, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan operasi gabungan tahun sebelumnya yang dinilai menunjukkan kinerja optimal dan mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja sama dan sinergi seluruh tim di lapangan.

Kabupaten Tapanuli Utara, lanjutnya, berhasil mencatatkan realisasi pembayaran PKB tertinggi di Sumatera Utara pada lokasi operasi, dengan total capaian lebih dari Rp510 juta dalam enam kali pelaksanaan. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2026.

Memasuki pelaksanaan tahun ini, Wakil Bupati menginstruksikan agar operasi difokuskan pada titik-titik strategis, seperti Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, dan Siatas Barita. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penagihan serta menjangkau lebih banyak wajib pajak.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh petugas untuk menjaga integritas, soliditas, serta mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas. Ia berharap pelaksanaan operasi gabungan ini tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menargetkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.(Bernad)