WB – Taput | Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meresmikan hunian sementara (huntara) serta menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut dipusatkan di Lapangan Bola Simarpinggan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan diikuti secara daring oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat bersama Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan serta unsur Forkopimda dan masyarakat terdampak di Kecamatan Adian Koting.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sambutannya mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan pascabencana. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga terdampak tidak lagi tinggal di pengungsian menjelang Ramadan, melainkan telah menempati hunian sementara, hotel, atau rumah sewa yang difasilitasi pemerintah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak. Ia menyebutkan bahwa peresmian ini dilakukan secara serentak di delapan kabupaten/kota dengan total sekitar 1.300 unit huntara yang telah disiapkan.
Bupati Tapanuli Utara dalam laporannya menyampaikan bahwa pendataan kerusakan rumah akibat bencana telah rampung diverifikasi berdasarkan nama dan alamat. Dari total 486 unit rumah terdampak, sebanyak 258 unit mengalami rusak berat, 39 unit rusak sedang, dan 189 unit rusak ringan.
Untuk penanganan darurat dan pemulihan awal, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah membangun 103 unit hunian tetap, 58 unit secara insitu, serta 40 unit hunian sementara. Ia juga memastikan bahwa sejak saat ini tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di posko pengungsian.
Selain itu, bantuan Dana Tunggu Hunian telah disalurkan kepada 112 kepala keluarga dan masih terus diusulkan bagi warga lainnya yang memenuhi syarat. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu guna memulihkan kondisi masyarakat serta membangun kembali kehidupan yang lebih baik pascabencana.(Bernad)
